Transformasi Sistem Evaluasi Pendidikan: Analisis Kebijakan Assessment Nasional (AN/AKM) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA)”

Abstract

Perubahan kebijakan evaluasi pendidikan di Indonesia melalui penerapan Assessment Nasional (AN/AKM) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) menandai pergeseran mendasar dalam sistem penilaian pendidikan nasional. Jika sebelumnya evaluasi pendidikan lebih menekankan pada capaian kognitif peserta didik secara individual, kebijakan AN/AKM hadir dengan orientasi pada pemetaan mutu sistem pendidikan secara komprehensif, sedangkan TKA tetap mempertahankan fungsi pengukuran kemampuan akademik sebagai dasar seleksi dan pemetaan capaian belajar. Transformasi ini menimbulkan berbagai implikasi konseptual dan praktis yang perlu dikaji secara kritis agar kebijakan evaluasi pendidikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu mendorong peningkatan mutu pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Assessment Nasional (AN/AKM) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dalam konteks transformasi sistem evaluasi pendidikan, dengan menelaah tujuan kebijakan, landasan filosofis, serta implikasinya terhadap praktik evaluasi pendidikan di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji jurnal nasional terakreditasi, dokumen kebijakan pendidikan, serta literatur akademik yang relevan. Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis kebijakan pendidikan dan content analysis untuk mengidentifikasi arah perubahan, kesesuaian konsep, serta tantangan implementasi AN/AKM dan TKA di tingkat satuan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa AN/AKM berperan sebagai instrumen evaluasi sistemik yang menekankan pada literasi, numerasi, dan karakter sebagai indikator mutu pendidikan, sedangkan TKA berfungsi sebagai alat evaluasi akademik individual yang lebih terukur. Meskipun kedua kebijakan ini memiliki tujuan yang saling melengkapi, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan pemahaman pendidik, kesiapan sarana prasarana, serta resistensi terhadap perubahan paradigma asesmen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi asesmen dan sinkronisasi kebijakan agar transformasi sistem evaluasi pendidikan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.